Sektor pariwisata Indonesia terus tumbuh, namun salah satu hambatan terbesar yang menghalangi potensi penuhnya adalah masalah aksesibilitas transportasi publik, terutama menuju dan dari Destinasi Wisata unggulan. Keterbatasan ini tidak hanya membuat biaya liburan menjadi mahal bagi wisatawan domestik, tetapi juga mengurangi minat wisatawan asing yang terbiasa dengan sistem transportasi terintegrasi. Meskipun pemerintah telah menggenjot pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara baru, integrasi antara infrastruktur primer tersebut dengan moda transportasi publik lokal masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi volume kunjungan dan kualitas pengalaman turis.

Masalah utama terletak pada last-mile connectivity, yaitu koneksi dari hub transportasi besar (bandara, stasiun, atau pelabuhan) menuju Destinasi Wisata final. Sebagai contoh, Bandara Internasional Lombok (BIL) telah beroperasi penuh, namun opsi transportasi publik yang terjangkau dan terjadwal menuju kawasan wisata Mandalika atau Senggigi masih sangat terbatas. Mayoritas wisatawan terpaksa bergantung pada taksi atau layanan sewa mobil yang harganya relatif tinggi, atau bahkan ojek lokal yang tidak memiliki standar keamanan dan kenyamanan yang seragam. Menurut hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada kuartal III 2025, 60% wisatawan asing di Nusa Tenggara Barat mengeluhkan mahalnya biaya transportasi lokal dan minimnya informasi jadwal angkutan umum.

Kesenjangan infrastruktur ini menjadi penghalang utama bagi upaya pemerintah untuk mempromosikan Destinasi Wisata yang berkelanjutan dan merata. Ketika transportasi publik tidak andal, destinasi cenderung kelebihan beban dengan kendaraan pribadi, memicu kemacetan, dan meningkatkan polusi. Di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, misalnya, peningkatan jumlah kendaraan pribadi telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu ekosistem. Untuk mengatasi masalah ini, Badan Otorita Pariwisata setempat telah menggandeng Perusahaan Daerah Transportasi pada 1 November 2025, untuk meluncurkan 15 unit bus listrik bersubsidi dengan jadwal reguler dari Kota Malang langsung menuju rest area Cemoro Lawang. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan menyajikan opsi yang ramah lingkungan.

Selain infrastruktur fisik, kurangnya integrasi informasi juga menjadi kendala. Wisatawan sering kesulitan menemukan informasi yang akurat dan terbarui mengenai rute, tarif, dan jam operasional angkutan publik lokal. Solusi digital yang terpadu, seperti aplikasi navigasi yang mencakup semua jenis moda transportasi publik menuju berbagai Destinasi Wisata, sangat dibutuhkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah berupaya mewujudkan platform digital tunggal tersebut, yang diproyeksikan dapat diuji coba di Bali dan Yogyakarta pada awal tahun 2026. Dengan mengatasi masalah aksesibilitas transportasi publik, Indonesia tidak hanya menawarkan pemandangan indah, tetapi juga pengalaman berwisata yang mulus, aman, dan terjangkau, sesuai dengan standar pariwisata global.