Introduksi kendaraan listrik (EV) di pasar global, termasuk Indonesia, disambut dengan optimisme terhadap masa depan yang lebih hijau. Namun, di balik janji pengurangan emisi, muncul pertanyaan mendasar mengenai aksesibilitas. Saat ini, harga EV yang masih relatif tinggi telah menciptakan Kesenjangan Sosial dalam kepemilikan. Mobil listrik, yang seharusnya menjadi solusi bagi semua, malah terkesan hanya menjadi simbol status bagi sebagian kecil masyarakat berpenghasilan tinggi.
Penyebab utama mahalnya harga EV adalah biaya produksi baterai, khususnya baterai litium-ion, yang merupakan komponen termahal. Meskipun terjadi penurunan harga baterai global, biaya ini masih diteruskan kepada konsumen akhir. Produsen juga cenderung meluncurkan EV premium terlebih dahulu untuk menutupi biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Hal ini secara otomatis menempatkan EV di segmen pasar high-end yang hanya terjangkau oleh kalangan elite.
Di Indonesia, skema insentif pemerintah, seperti pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), memang mengurangi harga. Namun, insentif ini belum cukup untuk menurunkan harga EV hingga mencapai titik terjangkau bagi kelas menengah ke bawah. Dampaknya, Kesenjangan Sosial dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan semakin nyata. Masyarakat luas yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari udara bersih, justru tidak mampu berpartisipasi dalam transisi energi ini.
Perbandingan dengan kendaraan bermotor konvensional (Internal Combustion Engine/ICE) menunjukkan jurang harga yang lebar. Sebagai contoh, harga EV termurah saat ini masih jauh lebih tinggi daripada rata-rata harga mobil Low Cost Green Car (LCGC). Bagi keluarga kelas menengah, selisih harga ini sangat signifikan. Keputusan membeli tetap didasarkan pada biaya awal yang rendah, bukan pada penghematan jangka panjang dari bahan bakar.
Selain harga beli, biaya infrastruktur pengisian daya di rumah juga menjadi penghambat. Pemasangan wall charger dan peningkatan daya listrik di rumah membutuhkan investasi awal tambahan. Bagi masyarakat yang tinggal di apartemen atau perumahan padat, akses ke tempat parkir pribadi dan fasilitas pengisian daya yang memadai seringkali menjadi masalah. Faktor-faktor ini memperburuk Kesenjangan Sosial akses teknologi.
Jika tren harga tidak berubah, pasar EV akan tetap terbatas. Hal ini tidak hanya merugikan upaya pengurangan emisi karbon tetapi juga memperlambat laju adopsi teknologi secara keseluruhan. Adopsi yang lambat berarti proses dekarbonisasi sektor transportasi juga berjalan lambat, sementara polusi udara di kota-kota besar tetap menjadi masalah kronis.
Pemerintah perlu mendorong produsen untuk fokus pada pengembangan dan produksi EV segmen menengah (harga di bawah Rp 200 juta). Selain itu, skema subsidi langsung untuk pembelian EV bagi kelompok berpenghasilan rendah, atau insentif yang lebih besar untuk skema sewa baterai (BaaS), dapat menjadi solusi. Langkah afirmatif diperlukan untuk menjembatani Kesenjangan Sosial ini.
Dengan kebijakan harga yang inklusif dan investasi pada infrastruktur publik, EV dapat bertransformasi dari sekadar mainan kaum berpunya menjadi solusi mobilitas massal yang berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan bahwa manfaat lingkungan dan teknologi canggih ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.